perbedaan old public administratiom , new public administratiom dan new publik servis

Soal : Perbedaan Klien , Konsumer ,Pelanggan , Warganegara ?

Definisi Diskresi ?

Contoh – contoh kegiatan kepublikan di Indonesia yang menggambarkan

OPA, NPM , NPS ?

Angkatlah salah satu kasus dari arikel Koran, jurnal,dokumen, refrensi

lainnya lalu analisislah menggunakan Teori OPA , NPM , NPS ?

 

JAWABAN

 

1 . Perbedaan Klien , Konsumen , Pelanggan dan Warganegara .

Klien

Di kamus oxford, istilah client mempunyai pengertian atau definisi sebagai berikut;

  1. A person who uses the services of a professional person or organization, eg; a lawyer or a bank
  2.  A customer in a shop

Dalam bahasa indonesia kurang lebih artinya sebagai berikut;

  1.  Seseorang yang menggunakan layanan dari seorang atau sebuah organisasi profesional; contohnya pengacara atau bank.
  2.  Seorang ‘customer’ pada sebuah toko

Di pihak lain, KBBI ternyata mempunyai 2 pandangan dalam menjelaskan pengertian klien. Berikut ini definisi klien menurut KBBI:

  1. Pengertian klien dalam hal hukum; orang yang memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara dalam pembelaan perkara di pengadilan
  2. Pengertian klien dalam hal yang selain hukum (karena di KBBI tidak ditambahkan keterangan); orang yang membeli sesuatu atau memperoleh layanan (spt kesehatan, konsultasi jiwa) secara tetap.

Pengertian Konsumen

                                                                          
Kata Konsumen mempunyai definisi sebagai berikut;
a person who buys goods or uses service (seseorang yang memberli barang atau menggunakan jasa). Jika dipikir-pikir, barangkali istilah konsumen merupakan kata serapan yang mengalami modifikasi (sebagaimana istilah difabel yang saya yakin berasal dari kata disable)

.Dalam kamus besar bahasa indonesia, pengertian konsumen adalahsebagaiberikut;

Pemakai barang hasil produksi (bahan, pakaian, makanan, dsb)

Penerima pesan iklan                                                      

Pemakai jasa (pelanggan dsb).

Di sini kita menemui istilah tambahan yakni istilah pelanggan.

 Pengertian Definisi Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Yang dimaksud di dalam UU PK sebagai konsumen adalah konsumen akhir. Karena konsumen akhir memperoleh barang dan/atau jasa bukan untuk dijual kembali, melainkan untuk digunakan, baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain.

 

 

CUSTOMER

Pengertian pelanggan menurut KBBI adalah orang yang membeli barang secara tetap.
Definisi customer menurut kamus bahasa inggris oxford;
1. a person or organization that buys something from a shop or business
2. a person of the specified type

Dalam bahasa indonesia, terjemahannya kurang lebih seperti ini;
1. seseorang atau sebuah organnisasi yang membeli sesuatu dari sebuah toko atau usaha.
2. seseorang dengan tipe tertentu

Seorang pelanggan (kadang-kadang dikenal sebagai klien, pembeli, atau pembeli) adalah penerima yang baik, layanan, produk, atau gagasan, yang diperoleh dari penjual, penjual, atau pemasok untuk pertimbangan berharga uang atau lainnya.

Warganegara

Waganegara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu Negara tertentu,atau dengan kata lain warganegara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Warga negara merupakan terjemahan kata citizens (bahasa Inggris) yang mempunyai arti ; warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara , sesama penduduk, orang setanah air; bawahan atau kaula

Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yg bernama negara.

 

Kesimpulan perbedaan antara klien, konsumen, customer, warganegara adalah kalau klien itu seseorang yang “menggunakan” layanan, kalau konsumen itu yang “memberi, mengevaluasi” yang bertindak secara paksa, kalau costomer itu yang “menerima” layanan tersebut, sedangkan warganegara itu orang yang ditetapkan secara hukum di suatu wilayah.

                                             

2 . Definisi Diskresi

Diskresi menurut C.S.T Kansil, S.H. merupakan “kebebasan” yang dimiliki oleh pemegang kewenangan administrasi dalam menjalankan kewenangan. Dalam konteks administrasi negara, Pemerintah memiliki tugas menyelenggarakan “Kesejahteraan Umum” (bestuurzorg).

Keberadaan kewenangan yang bersifat khusus dan memungkinkan untuk membentuk dan menyimpangi legalitas pastinya perlu diberikan batasan-batasan agar pelaksanaan kewenangan tersebut tidak menimbulkan kerugian dan masalah yang lebih besar. Pembatasan sebagaimana dijelaskan sebelumnya didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

  • Pengambil kebijakan harus memiliki kewenangan, dalam hal ini dimaksud diskresi harus dipergunakan oleh pihak pejabat yang memiliki hak atas kewenangan delegasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan pejabat pejabat tersebut tanpa adanya intervensi dari pihak lain;
  • Diskresi digunakan dalam keadaan yang darurat atau bahaya. Adanya bencana alam, perang, atau Negara dalam keadaan darurat dll. Dimana suatu kebijakan harus dikeluarkan secara cepat, efisien, dan darurat;
  • Belum ada atau belum jelas aturan hukum yang mengatur permasalahan terkait, sehingga diperlukan kebijakan atau peraturan yang sifatnya mendesak untuk dikeluarkan;
  • Bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan asas pemerintahan yang baik;
  • Digunakan dengan tujuan kepentingan umum, Kebijakan yang dikeluarkan adalah demi kepentingan Negara dan orang banyak, dan bukan demi keuntungan individu atau kelompok saja.

Dalam suatu keadaan darurat dan dibutuhkan suat penyelesaian yang cepat, efektif dan efisien, serta belum ada aturan yang mengatur penanganan masalah tersebut.

 

Kewenangan ini dapat diberikan kepada pengguna Diskresi apabila dalam suatu keadaan mendesak, darurat, atau bencana alam, namun belum ditemukan adanya suatu peraturan yang mengatur tentang permasalahan tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan suatu kebijakan atau peraturan yang secara cepat, tepat, efektif dan efisian mampu untuk dengan segera memberikan penanganan untuk menyelesaikan permasalahan. Permasalahan yang terkait haruslah mempengaruhi keberadaan hajat hidup orang banyak dan demi kepentingan umum dan Negara. Pejabat yang memiliki kewenangan dalam penanganan kasus tersebut dapat mendapatkan atau menggunakan Diskresinya untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.

Sedangkan menurut hukum yang di cita-citakan (ius constituendum), Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Draft bulan Juli 2008 didalam Pasal 6 mengartikan diskresi sebagai wewenang badan atau pejabat pemerintahan dan atau badan hukum lainnya yang memungkinkan untuk melakukan pilihan dalam mengambil tindakan hukum dan atau tindakan faktual dalam administrasi pemerintahan.

3 . Contoh 2 kegiatan kepublikan Yang Menggambarkan OPA , NPM , NPS .

OPA : Pengajuan permohonan beasiswa ppa di unversitas lampung .

           Pengajuan Pembuatan akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil di Bengkulu

            Selatan .

NPM : Lelang Jabatan Camat dan Lurah di Jakarta .

            Privatisasi Krakatau Steel .

NPS : Standar Kinerja Karyawan dan Standar kinerja Jabatan ( Pegawai Negeri )

           Prosedur pengajuan beasiswa ppa di universitas Bandar lampung .

4 . Analisis kasus ( Dokumen,Artikel,Jurnal,Kebijakan,Program,Koran ) Menggunakan Teori 

      OPA , NPM , NPS .

Contoh kasus yang penulis sajikan merupakan contoh dari OPA .

Alur dan Persyaratan Beasiswa PPA di Unila

Menurut surat rektor nomor 691/UN26/KM/2012 tanggal 02 Februari 2012 perihal Pengajuan perpanjangan dan Baru Beasiswa PPA 2012 adalah

Syarat Perpanjangan PPA:

  1. Mengisi Formulir yang telah tersedia di Kemahasiswaan Fakultas bermatrai Rp 6.000,- satu buah untuk lembar asli.
  2. Foto Copy KTM
  3. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak = 4 lembar (hitam/putih)
  4. Surat Keterangan tidak sedang menerima Beasiswa dari Pembantu Dekan III Fakultas.
  5. Foto Copy KHS Semester Genap TA 2010/2011 dan Semester Ganjil TA 2011/2012 yang telah dilegalisir oleh Dekan/Pembantu Dekan I IPK dua semester minimal 3,00: (a). Bagi Mahasiswa S1 maksimal duduk di semester 8. (b). Bagi Mahasiswa D3 maksimal duduk di semester 6.
  6. Surat Keterangan  layak menerima Beasiswa dari Pembimbing Akademik (PA)
  7. Suarat pernyataan tentang keabsahan Dokumen permohonan Beasiswa (contoh surat pernyataan terlampir)
  8. Bagi Mahasiswa Angkatan 2011 Foto Copy KHS semester Ganjil TA 2011/2012 yang telah dilegalisir oleh Dekan/Pembantu Dekan I minimal IP 3,00
  9. Masing – masing persyaratan diatas dalam rangkap dua (2)
  10. Permohonan paling lambat tanggal 15 februari 2012 sudah diterima pada Subbag. P. Kesejahteraan Mahasiswa BAAK Unila Gedung Rektorat lantai I secara kolektif.
  11. Data mahasiswa calon penerima Beasiswa dimasukkan ke dalam disket atau Plasdis
  12. Mahasiswa calon penerima beasiswa mempunyai Taplus pada Bank BNI (melampirkan foto copy halaman depan) yang masih Aktif/berlaku
  13. Tes Urine akan ditentukan kemudian

Persyaratan Permohonan Baru PPA:

  1. Mengisi Formulir yang telah tersedia di Kemahasiswaan Fakultas bermatrai Rp 6.000,- satu buah untuk lembar asli.
  2. Foto Copy KTM
  3. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar (hitam/putih)
  4. Surat Keterangan tidak sedang menerima atau tidak sedang diusulkan Beasiswa lain dari Pembantu Dekan III
  5. Transkrip semester I s.d. yang diduduki, IPK minimal 3,00: (a). Bagi Mahasiswa S1 Reguler Minimal duduk di semester 2 maksimal di semester 8. (b). Bagi Mahasiswa D3 Minimal duduk di semester 2 maksimal di semester 6
  6. Surat Keterangan Penghasilan orang tua(apabila orang tua PNS/ABRI/Pegawai Swasta dari Instansinya dan apabila orang tuanya Petani/Wiraswasta dari Lurah/kepala Desa)
  7. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
  8. Surat Keterangan Belum menikah dari Lurah/Kepala Desa/KUA
  9. Rekomendasi dari Pembimbing Akademik (PA) tentang layak menerima beasiswa
  10. Surat Keterangan Berbadan sehat dari dokter
  11. Surat Pernyataan tentang keabsahan Dokumen permohonan Beasiswa (contoh surat pernyataan terlampir)
  12. Bagi Mahasiswa Angkatan 2011 foto copy KHS semester Ganjil TA 2011/2012 Minimal IP 3,00 yang telah dilegalisir oleh Dekan/Pembantu dekan I
  13. Bagi Mahasiswa jalur Mandiri dapat mengajukan Beasiswa PPA
  14. Bagi Mahasiswa Ekstensi tidak diperkenankan mengajukan Beasiswa
  15. Mahasiswa calon penerima Beasiswa mempunyai Taplus pada Bank BNI (melampirkan foto copy halaman depan) yang masih Aktif/Berlaku Masing – masing persyaratan di atas dalam rangkap dua (2)
  16. Tes Urine akan ditentukn kemudian
  17. Permohonan paling lambat tanggal 20 Februari 2012 sudah diterima pada Subbag. P. Kesejahteraan Mahasiswa BAAK Unila Gedung Rektorat lantai I secara kolektif
  18. Data mahasiswa calon penerima Beasiswa di masukkan ke dalam Disket/Plasdis
  19. Mohon kiranya dapat di umumkan melalui Ketua Program Studi/Ketua Jurusan
  20. Bagi mahasiswa yang memakai Nomor Rekening orang tua/ayuk/kakak/teman /permohonan tidak akan kami proses. 

 

Seperti yang kita lihat diatas alur pengajuan yang berbelit belit juga syarat yang cukup banyak dimana, mahasiswa tidak hanya akan berhadapan dengan birokrasi kampus namun juga dengan birokrasi pemerintah lokalnya dimana mereka harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi peerintah local dalam proses pengajuannya seperti dalam mengurus surat surat keterangan dari kantor kepala desa atau kanyor kelurahan setempat banyak hierarki dan birokrasi yang harus dilewati oleh mahasiswa Dalam rangka mendapatkan stempel dari kantor kelurahan setempat. Tidak hanya itu kerap kali untuk mendapatkan surat keterangan maupun stempel kelurahan acap kali terjadi praktek kkn karena harus menyogok lurah atau kades guna mendapatkan stempel atau surat keterangan. Belum lagi saat harus berhadapan dengan brokrasi kampus.

Birokrasi fisip dalam alur pengajuan beasiswa ppa cukup rumit misalnya saja untuk mendapat tanda tangan pd 3 mahasiswa harus terlebih dahulu mendapatkan paraf dari beberapa kepala bagian di fisip  selain itu ada tanda tangan kepala jurusan dan pembimbing akademik yang juga harus tertera. Belum lagi untuk memperoleh stempel kita harus melewati seluruh alur birokrsi dan hierarki yang ada di fisip dan menggandakannya menjadi beberapa bagian , setelah itu  baru kita akan mendapatkan stempel fakultas di bagian poerlengkapan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s