Pengertian Lembaga Sosial

Pengertian Lembaga Sosial

Pengertian istilah lembaga sosial dalam bahasa Inggris adalah social institution, namun social institution juga diterjemahkan sebagai pranata sosial [2]. Hal ini dikarenakan social institution merujuk pada perlakuan mengatur perilaku para anggota masyarakat.[3]. Ada pendapat lain mengemukakan bahwa pranata sosial merupakan sistem tata kelakukan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. [3]. Sedangkan menurut Koentjaraningrat Lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat.[3]

Istilah lain yang digunakan adalah bangunan sosial yang diambil dari bahasa Jerman sozialegebilde dimana menggambarkan dan susunan institusi tersebut. [4].

Perkembangan Lembaga Sosial

Terbentuknya lembaga sosial bermula dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto lembaga sosial tumbuh karena manusia dalam hidupnya memerlukan keteraturan.[5] Untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama dirumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai paduan bertingkah laku.

Mula-mula sejumlah norma tersebut terbentuk secara tidak disengaja. Namun, lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Contoh:
Dahulu di dalam jual beli, seorang perantara tidak harus diberi bagian dari keuntungan. Akan tetapi, lama-kelamaan terjadi kebiasaan bahwa perantara tersebut harus mendapat bagiannya, di mana sekaligus ditetapkan siapa yang menanggung itu, yaitu pembeli ataukah penjual.

Sejumlah norma-norma ini kemudian disebut sebagai lembaga sosial. [5] Namun, tidak semua norma-norma yang ada dalam masyarakat merupakan lembaga sosial karena untuk menjadi sebuah lembaga sosial sekumpulan norma mengalami proses yang panjang. [6]

Menurut Robert M.Z. Lawang proses tersebut dinamakan pelembagaan atau institutionalized, yaitu proses bagaimana suatu perilaku menjadi berpola atau bagaimana suatu pola perilaku yang mapan itu terjadi.[6] Dengan kata lain, pelembagaan adalah suatu proses berjalan dan terujinya sebuah kebiasaan dalam masyarakat menjadi institusi/ lembaga yang akhirnya harus menjadi paduan dalam kehidupan bersama.[6]

 

 

 

 

Syarat Norma Terlembaga

Menurut H.M. Johnson suatu norma terlembaga (institutionalized) apabila memenuhi tiga syarat sebagai berikut[7]:

  1. Sebagian besar anggota masyarakat atau sistem sosial menerima norma tersebut.
  2. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial tersebut.
  3. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat.

Dikenal empat tingkatan norma dalam proses pelembagaan[7], pertama cara (usage) yang menunjuk pada suatu perbuatan. Kedua, kemudian cara bertingkah laku berlanjut dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan (folkways), yaitu perbuatan yang selalu diulang dalam setiap usaha mencapai tujuan tertentu. Ketiga, apabila kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak, maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Keempat, tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Tata kelakuan semacam ini disebut adat istiadat (custom). Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapat sanksi yang lebih keras. Contoh, di Lampung suatu keaiban atau pantangan, apabila seorang gadis sengaja mendatangi pria idamannya karena rindu yang tidak tertahan, akibatnya ia dapat dikucilkan dari hubungan bujang-gadis karena dianggap tidak suci.

Keberhasilan proses institusinalisasi dalam masyarakat dilihat jika norma-norma kemasyarakatan tidak hanya menjadi terlembaga dalam masyarakat, akan tetapi menjadi terpatri dalam diri secara sukarela (internalized) dimana masyarakat dengan sendirinya ingin berkelakuan sejalan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat..[7]

Lembaga sosial umumnya didirikan berdasarkan nilai dan norma dalam masyarakat, untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang isebut norma sosial yang membatasi perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sekumpulan norma akan membentuk suatu sistem norma. Inilah awalnya lembaga sosial terbentuk. Sekumpulan nilai dan norma yang telah mengalami proses penerapan ke dalam institusi atau institutionalization menghasilkan lembaga sosial [8].

 

 

 

 

 

Ciri dan Karakter

Meskipun lembaga sosial merupakan suatu konsep yang abstrak, ia memiliki sejumlah ciri dan karakter yang dapat dikenali.

Menurut J.P Gillin di dalam karyanya yang berjudul “Ciri-ciri Umum Lembaga Sosial” (General Features of Social Institution) menguraikan sebagai berikut[5]:

  1. Lembaga sosial adalah organisasi pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya. Ia terdiri atas kebiasaan-kebiasaan, tata kelakukan, dan unsur-unsur kebudayaan lain yang tergabung dalam suatu unit yang fungsional.
  2. Lembaga sosial juga dicirikan oleh suatu tingkat kekekalan tertentu. Oleh karena lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok, maka sudah sewajarnya apabila terus dipelihara dan dibakukan.
  3. Lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Lembaga pendidikan sudah pasti memiliki beberapa tujuan, demikian juga lembaga perkawinan, perbankan, agama, dan lain- lain.
  4. Terdapat alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga sosial. Misalnya, rumah untuk lembaga keluarga serta masjid, gereja, pura, dan wihara untuk lembaga agama.
  5. Lembaga sosial biasanya juga ditandai oleh lambang-lambang atau simbol-simbol tertentu. Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambar tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Misalnya, cincin kawin untuk lembaga perkawinan, bendera dan lagu kebangsaan untuk negara, serta seragam sekolah dan badge (lencana) untuk sekolah.
  6. Lembaga sosial memiliki tradisi tertulis dan tidak tertulis yang merumuskan tujuan, tata tertib, dan lain-lain. Sebagai contoh, izin kawin dan hukum perkawinan untuk lembaga perkawinan.

Sedangkan seorang ahli sosial yang bernama John Conen ikut pula mengemukakan karakteristik dari lembaga sosial. [1] Menurutnya terdapat sembilan ciri khas (karakteristik) lembaga sosial sebagai berikut.

  1. Setiap lembaga sosial bertujuan memenuhi kebutuhan khusus masyarakat.
  2. Setiap lembaga sosial mempunyai nilai pokok yang bersumber dari anggotanya.
  3. Dalam lembaga sosial ada pola-pola perilaku permanen menjadi bagian tradisi kebudayaan yang ada dan ini disadari anggotanya.
  4. Ada saling ketergantungan antarlembaga sosial di masyarakat, perubahan lembaga sosial satu berakibat pada perubahan lembaga sosial yang lain.
  5. Meskipun antarlembaga sosial saling bergantung, masing-masing lembaga sosial disusun dan di- organisasi secara sempurna di sekitar rangkaian pola, norma, nilai, dan perilaku yang diharapkan.
  6. Ide-ide lembaga sosial pada umumnya diterima oleh mayoritas anggota masyarakat, terlepas dari turut tidaknya mereka berpartisipasi.
  7. Suatu lembaga sosial mempunyai bentuk tata krama perilaku.
  8. Setiap lembaga sosial mempunyai simbol-simbol kebudayaan tertentu.
  9. Suatu lembaga sosial mempunyai ideologi sebagai dasar atau orientasi kelompoknya.

Syarat Lembaga Sosial

Menurut Koentjaraningrat aktivitas manusia atau aktivitas kemasyarakatan untuk menjadi lembaga sosial harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan tersebut antara lain[3] :

  1. Suatu tata kelakuan yang baku, yang bisa berupa norma-norma dan adat istiadat yang hidup dalam ingatan maupun tertulis.
  2. Kelompok-kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama dan saling berhubungan menurut sistem norma-norma tersebut.
  3. Suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks- kompleks kebutuhan tertentu, yang disadari dan dipahami oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan.
  4. Mempunyai perlengkapan dan peralatan.
  5. Sistem aktivitas itu dibiasakan atau disadarkan kepada kelompok- kelompok yang bersangkutan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu yang lama.

Fungsi Lembaga Sosial

  1. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan.
  2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan
  3. Memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap anggota-anggotanya.[6]
  • Menurut Horton dan Hunt, fungsi lembaga sosial adalah:
  1. Fungsi Manifes atau fungsi nyata yaitu fungsi lembaga yang disadari dan di akui oleh seluruh masyarakat
  2. Fungsi Laten atau fungsi terselubung yaitu fungsi lembaga sosial yang tidak disadari atau bahkan tidak dikehendaki atau jika di ikuti dianggap sebagai hasil sampingan dan biasanya tidak dapat diramalkan.

 

 

 

Tipe-Tipe Lembaga Sosial

Menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, tipe-tipe lembaga sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Berdasarkan sudut perkembangan

  • Cresive institution yaitu institusi yang tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contoh: lembaga perkawinan, hak milik dan agama
  • Enacted institution yaitu institusi yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contoh: lembaga utang piutang dan lembaga pendidikan

Berdasarkan sudut nilai yang diterima oleh masyarakat

  • Basic institution yaitu institusi sosial yang dianggap penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contoh: keluarga, sekolah, dan negara.
  • Subsidiary institution yaitu institusi sosial yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting dan berbeda di masing-masing masyarakat seperti rekreasi.

Berdasarkan sudut penerimaan masyarakat

  • Approved dan sanctioned institution yaitu institusi sosial yang diterima oleh masyarakat, misalnya sekolah atau perusahaan dagang.
  • Unsanctioned institution yaitu institusi yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya. Contoh: sindikat kejahatan, pelacuran, dan perjudian.

Berdasarkan sudut penyebarannya

  • General institution yaitu institusi yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat dunia. Contoh: institusi agama
  • Restricted institution yaitu institusi sosial yang hanya dikenal dan dianut oleh sebagian kecil masyarakat tertentu. Contoh: lembaga agama Islam, Kristen Protestan, Hindu, dan Budha.

Berdasarkan sudut fungsinya

  • Operative institution yaitu institusi yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan dari masyarakat yang bersangkutan. Contoh: institusi ekonomi.
  • Regulative institution yaitu institusi yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan dalam masyarakat. Contoh: institusi hukum dan politik seperti pengadilan dan kejaksaan.

 

Jenis-jenis Lembaga Sosial

Ada 8 jenis lembaga sosial, yakni :

Pranata Keluarga

Lihat pula: Keluarga

Keluarga adalah unit social yang terkecil dalam masyarakat dan juga institusi pertama yang dimasuki seorang manusia ketika dilahirkan.

Proses Terbentuknya Keluarga Pada umumnya keluarga terbentuk melalui perkawinan yang sah menurut agama, adat atau pemerintah dengan proses seperti dibawah ini :

  • Diawali dengan adanya interaksi antara pria dan wanita
  • Interaksi dilakukan berulang-ulang, lalu menjadi hubungan social yang lebih intim sehingga terjadi proses perkawinan.
  • Setelah terjadi perkawinan, terbentuklah keturunan , kemudian terbentuklah keluarga inti.

Pranata Pendidikan

Lihat pula: Pendidikan

Menurut Horton dan Hunt, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata (manifes) berikut:

  • Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah.
  • Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat.
  • Melestarikan kebudayaan.
  • Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi.

Fungsi laten lembaga pendidikan adalah sebagai berikut.

  • Mengurangi pengendalian orang tua. Melalui pendidikan, sekolah orang tua melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah.
  • Menyediakan sarana untuk pembangkangan. Sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang sesuatu hal, misalnya pendidikan seks dan sikap terbuka.
  • Mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan prestise, privilese, dan status yang ada dalam masyarakat. Sekolah juga diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi atau paling tidak sesuai dengan status orang tuanya.
  • Memperpanjang masa remaja. Pendidikan sekolah dapat pula memperlambat masa dewasa seseorang karena siswa masih tergantung secara ekonomi pada orang tuanya.

Menurut David Popenoe, ada empat macam fungsi pendidikan yakni sebagai berikut:

  • Transmisi (pemindahan) kebudayaan.
  • Memilih dan mengajarkan peranan sosial.
  • Menjamin integrasi sosial.
  • Sekolah mengajarkan corak kepribadian.
  • Sumber inovasi sosial.

Pranata Ekonomi

Lihat pula: Ekonomi

Tujuan dan fungsi lembaga ekonomi

Pada hakekatnya tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup masyarakat.

Fungsi dari lembaga ekonomi adalah:

  • Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan
  • Memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang/barter
  • Memberi pedoman tentang harga jual beli barang
  • Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja
  • Memberikan pedoman tentang cara pengupahan
  • Memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja
  • Memberi identitas bagi masyarakat

Pranata Agama

Lihat pula: Agama

Pranata Agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan.

Fungsi pranata agama adalah:

  • Sebagai pedoman hidup
  • Sumber kebenaran
  • Pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan
  • Tuntutan prinsip benar dan salah
  • Pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama
  • Pedoman keyakinan manusia berbuat baik selalu disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu merupakan kewajiban dari Tuhan dan yakin bahwa perbuatannya itu akan mendapat pahala, walaupun perbuatannya sekecil apapun.
  • Pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata
  • Pengungkapan estetika manusia cenderung menyukai keindahan karena keindahan merupakan bagian dari jiwa manusia
  • Pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Dalam mencari kepuasan batin melalui rekreasi dan hiburan, tidak melanggar kaidah-kaidah agama
  1. 1.     Pranata Politik

Lihat pula: Politik

Pranata politik merupakan pranata yang menangani masalah administrasi dan tata tertib umum demi tercapainya keamanan dan ketentraman masyarakat. Pranata yang merupakan pembantunya adalah seperti sistem hukum dan perundang-undangan, kepolisian, angkatan bersenjata, kepegawaian, kepartaian, hubungan diplomatik. Bentuk pranata atau institusi politik yang mengkoordinasi segala kegiatan diatas disebut negara. Fungsi lembaga politik :

  • Pelembagaan norma melalui Undang-Undang yang disampaikan oleh badan-badan legislatif.
  • Melaksanakan Undang-Undang yang telah disetujui.
  • Menyelesaikan konflik yang terjadi di antara para warga masyarakat yang bersangkutan.
  • Menyelenggarakan pelayanan seperti perawatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan seterusnya.
  • Melindungi para warga masyarakat atau warga negara dari serangan bangsa lain.
  • Memelihara kesiapsiagaan/kewaspadaan menghadapi bahaya.

Pranata Hukum

Fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat dapat terdiri dari:

  • Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat: dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
  • Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin: dikarenakan hukum memiliki sifata dan ciri-ciri yang telah disebutkan, maka hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah, dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
  • Sebagai sarana penggerak pembangunan: daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.
  • Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil: seperti konsep hukum konstitusi negara.
  • Sebagai alat penyelesaian sengketa: seperti contoh persengekataan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
  • Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Pranata Budaya

Pranata Kesehatan

Referensi

  1. ^ a b Arif Rohman, dkk., 2002. Sosiologi. Klaten. Intan Pariwara. Hal 54-56
  2. ^ Hooguelt, Ankle MM, 1995 Sosiologi Sedang Berkembang, Jakarta, Raja Grafindo Persada.Hlm.65
  3. ^ a b c d Koentjaraningrat, 1987, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta, Rineka Cipta. Hal. 70-74
  4. ^ Sanderson, Stephen K, 1995, Sosiologi Makro (Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial), Edisi kedua, Jakarta, Rajawali Press. Hlm. 23
  5. ^ a b c Soekanto, Soerjono, 1987, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali Press.Hlm. 34
  6. ^ a b c d Lawang, Robert M.Z.,1985. Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi Modul 4–6, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka.Hal 40-60.
  7. ^ a b c Zeitlin, Irving M, 1998. Memahami Kembali Sosiologi, Cetakan kedua, Yogyakarta, Gadjah Mada Universitas Press. Hal 31-32
  8. ^ Fox, James, 2002, Indonesian Heritage: Agama dan Upacara, Jakarta, Buku Antarbangsa.Hlm.45

LEMBAGA SOSIAL

HAKIKAT LEMBAGA SOSIAL

1. Pengertian Lembaga Sosial

Istilah institusi atau lembaga sosial merupakan terjemahan dar istilah bahasa Inggris “social institution”. Di dalam kata institui terkandung dua unsur pengertian sekaligus, yaitu (a) serangkak: nilai dan norma-norma sosial, serta (b) struktur dan susunan social.

Para pakar cenderung mengartikan lstilati institution menurut pertimbangan aspek mana yang hendak diutamakan. Soerjono Soekanto (1982) misalnya, lebih suka menerjemahkan istilah social institution sebagai lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Alasannya karena, “pengertian lembaga lebih menunjuk pada sesuatu bentuk sekaligus juga mengandung pengertian yang abstrak tentang adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga tersebut”.

Koentjaraningrat (Soekanto, 1982), di lain pihak, lebih diUtamakan aspek sistem norma dari insitusi sosial. Oleh karena itu menerjemahkan kata institusi sebagai pranata. Pranata sosial menurut Koentjaraningrat adalah suatu sistem tata kelakuan dan Oangan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.
Horton & Horton (1983:41) juga mendefinisikan lembaga soaial sebagai sistem norma-norma sosial dan hubungan-hubungan yang terorganisir, yang menyatukan nilai-nilai dan prosedur-prosedur rertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Lembaga mencakup norma-norma, nilai-nilai, kedudukan, peranan-peranan, dan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan kegiatan penting dalam masyarakat. Kedua pakar itu membedakan institusi dengan asosiasi yang diartikan sebagai kelompok orang yang mengorganisasikan diri untuk mencapai tujuan tertentu. contoh insitusi adalah sistem perbankan merupakan cara baku dalam mengelola transaksi keuangan tertentu.

Institusi sosial terbentuk atau berkembang dari pola-pola yang muncul dalam kehidupan bersama manusia. Melalui proses pemecahan masalah bersama secara bertahap, muncul pola perilaku baku yang berkembang pula nilai dan norma dari perilaku tersebut. Proses berkembangnya pola-pola kelakuan yang dibakukan dan yang -disatukan dengan struktur normatif masyarakat disebut sebagai proses pelembagaan/institusionalisasi. Contoh, sistem tukar-menukar barang (barter) adalah pola kelakuan yang sudah dilembagakan banyak suku di berbagai belahan dunia. Uang juga merupakan pola pertukaran yang telah dilembagakan. Melalui proses pelembagaan , dirumuskan aturan yang cocok dan baku untuk mengatur bagaimana pertukaran yang adil.

2. Ciri-ciri Lembaga Sosial

Setiap lembaga sosial setidaknya memiliki enam ciri (Soekan: 2002). Keenam ciri tersebut meliputi:
a. Merupakan kesatuan fungsional dari berbagai uns kebudayaan. la merupakan organisasi dari pola-pola pemikir dan pola perikelakuan, yang terwujud dalam aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Contoh: sekolah.
b. Terbentuknya dalam waktu yang lama dan umumnya bertahan dalam waktu yang lama pula.
c. Mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu, ada arah tertentu yang ingin dicapai melalui lembaga social tersebut.
d. Mempunyai alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan dari lembaga tersebut.
e. Memilki lambing-lambang yang merupakan cirri lembaga social tersebut. Merupakan sarana simbolis untuk mengungkapkan fungsi dan tujuan lembaga sosial tersebut. Contoh: partai politik mempunyai bendera, simbol, dan juga warna khas tertentu.
f. Memiliki tradisi yang tertulis atau tidak tertulis.
Dalam hal ini ada nilai-nilai atau norma-norma tertentu yang diikuti untuk mewujudkan tujuan dari lembaga tersebut. Contoh: dalam lembagaperkawinan, ada tradisi memberikan hormat dan memohon restu kepada orang tua pengantin.

3. Fungsi Lembaga Sosial

Ada banyak lembaga/institusi sosial yang terdapat dalam masyarakat kita, seperti media massa, pemerintah, ekonomi, keluarga dan sebagainya. Namun demikian, pembahasan tentang ilmu sosial dalam buku buku sosiologi, umumnya hanya mencakup lima lembaga sosial utama, yaitu keluarga, pendidikan, ekonomi, politik, dan agama.

Lembaga sosial merupakan perekat bagi kehidupan sosial. menyediakan pengaturan-pengaturan dasar kehidupan, memungkinkan manusia menjalani hubungan-hubungan dengan sesame, serta menjamin kelangsungan hidup antar generasi.

Oleh karena itu, Macionis (1998) menyebutkan bahwa ada lima tugas pokok lembaga-lembaga atau institusi-isntitusi soaila sebagai berikut:
a) Penggantian Personil.
Setiap kelompok harus menggantikan personil anggotanya yang meninggal, pergi atau tak mampu berfungsi lagi.
b) Mengajar anggota baru
Tak ada satu kelompok pun yang dapat bertahan, jika para anggotanya menolak perilaku kelompok yang sudah mapan dan memikul tanggung jawab kelompok.
c) Menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa
d) Memelihara ketertiban.
e) Menyediakan dan memelihara kesadaran tujuan

Jadi setiap institusi memiliki fungsi dalam masyarakat, fungsi institusi yang bersifat manifest ada pula yang bersifat laten.Fungsi manifes adalah fungsi yang jelas, tampak , disengaja dan diakui, sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tidak tampak, tidak disengaja dan mungkin tidak diakui.

4. Tipe Lembaga Sosial

Lembaga soaial bisa dikelompokkan dalam berbagai tipe, hal ini tergantung dari criteria yang digunakan untuk melakukan pengelompokam itu. Sedikitnya ada lima criteria yang bisa digunakan untuk mengelompokkan tipe lembaga social.
Tipe-tipe Lembaga social menurut Soekanto, 2002

Keterangan:
a. Cresive Institutions
Merupakan lembaga social yang secara tak disengaja muncul dari adapt istiadat masyarakat.
Contoh : Lembaga Perkawinan.
b. Enacted Institutions
Merupakan lembaga social yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu.
Contoh: Lembaga pendidikan.
c. Basic Institutions
Merupakan lembaga social yang bertujuan memelihara dan mempertahankan tertib social.
Contoh : Keluarga, Pendidikan dan Negara.
d. Subsidiary Institutions
Merupakan lembaga social yang sifatnya melengkapi.
Contoh : Rekreasi
e. Social-sanction Institutions
Merupakan lembaga social yang diterima oleh masyarakat.
Contoh : Keluarga, Sekolah Dan lain-lain.
f. Unsanctions Institutions
Merupakan lembaga social yang ditolak oleh masyarakat.
Contoh : Premanisme, kriminalitas.
g. General Institutions
Merupakan lembaga social yang terdapat pada hampir semua masyarakat.
Contoh : agama
h. Restricted Institutions
Merupakan lembaga social yang hanya terdapat pada masyarakat tertentu.
Contoh : agama Islam, agama Kristen dan sebagainya.
i. Operative Institutions
Merupakan lembaga social yang berfungsi menjalankan atau menggerakkan lembaga-lembaga social yang ada.
Contoh : Industrialisasi.
j. Regulative Institutions
Merupakan lembaga social yang berfungsi mengawasi tata kelakuan masyarakat.
Contoh : Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan.

LEMBAGA SOSIAL

JENIS-JENIS LEMBAGA SOSIAL

1. Lembaga/ Institusi Keluarga

Keluarga adalah sekelompok orang yang secara langsung dihubungkan, di Dalamnya anggota yang dewasa mempunyai tanggung jawab untuk memelihara anak-anak (Giddens, 1993 : 390 ).

Adapula yang mendefinisikan keluarga sebagai kelompok yang terdiri atas para orang tua dan anak-anak mereka (Johnson, 1986; 463).
1.1. Jenis-Jenis Keluarga
Menurut Sunarti (2004, 63) dalam sosiologi keluarga biasanya dikenal pembedaan antara keluarga yang bersistem kongsonguinal dan Keluarga bersistem kongnjugal
Keluarga yang bersistem kosanguinal menekankan pada pentingnya ikatan darah. Misalnya hubungan seseorang dengan orangtuanya.
Keluarga yang bersistem Konjugal menekankan pada pentingnya hubungan perkawinan (antara suami istri) yang cenderung dianggap lebih penting daripada ikatan dengan orang tua.

1.2. Aturan-aturan tentang keluarga
Dalam Keluarga ada aturan-aturan antara lain menganai:
a. Mengenai asal jodoh dalam hubungan perkawinan
Ada dua jenis yaitu:
– Eksogami Adalah system yang melarang antara sesama anggota kelompok.
– Endogami adalah sistem yang mewajibkan perkawinan dengan sesama anggota kelompok.
b. Tentang siapa yang boleh atau tidak boleh dinikahi,
c. Tentang jumlah orang yang tidak boleh dinikahi pada waktu yang sama.
Terdapat aturan-aturan:
– Monogami yaitu Perkawinan antara seoarng laki-laki dan perempuan.
– Poligami yaitu perkawinan antara seoarng laki-laki dengan beberapa perempuan dalam waktu yang sama.
d. Perkawinan Kelompok yaitu perkawinan anatara dua orang laki-laki dengan dua orang perempuan atau lebih pada waktu yang sama.
e. Tentang penentuan garis keturunan.
f. Tentang aturan dimana seharusnya pasangan bertempat tinggal setelah menikah.

1.3. Fungsi Keluarga
Menurut Horton dan Hun (1984, 238-242) ada tujuh fungsi keluarga yaitu:
a. Keluarga berfungsi mengatur perilaku seksual dengan membatasi siapa boleh berhubungan seksual dengan siapa.
b. Keluarga berfungsi untuk reproduksi atau pengembangan keturunan.
c. Keluarga berfungsi memberikan perlindungan untuk anggotanya baik fisik maupun yang bersifat kejiwaan.
d. Keluarga merupakan lembaga sosialisasi utama.
e. Keluarga berfungsi menjalankan fungsi ekonomi, seperti produksi, distribusi dan konsumsi.
f. Keluarga berfungsi memberikan status untuk anak-anaknya.
g. Keluarga mempunyai fungdi afeksi dimana keluarga memberikan cinta kasih pada seseorang anak.

2. Lembaga/Institusi Pendidikan

2.1. Pengertian Lembaga Pendidikan
Pendidikan dapat diartikan sebagai bentuk sosialisasi khusus yang secara sistematis dan formal melakukan transmisi ketrampilan-ketrampilan, pengetahuan, kepercayaan, nilai-nilai, sikap-sikap dan norma-norma.

Pendidikan berlangsung dalam bentuk:
a. Pendidikan Formal
Yaitu pendidikan yang berlangsung disekolah-sekolah.
b. Pendidikan Non Formal
Pendidikan luar sekolah seperti kursus.
c. Pendidikan Informal
Pendidikan yang terjadi di rumah atau melalui media massa.

2.2. Fungsi Pendidikan
Menurut Horton dan Hunt institusi pendidikan mempunyai dua manifes pokok yaitu:
(1). Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah.
(2). Membantu individu agar mengembangkan potensinya.
Fungsi manifes dari lembaga pendidikan adalah:
a. Melestarikan kebudayaan dengan meneruskannya dari satu generasi muda ke generasi berikutnya.
b. Mendorong partisipasi demokratis.
c. Memperkaya kehidupan dengan memperluas cakrawala pemikiran dan rasa keindahan siswa.
d. Memperbaiki penyesuaian diri para siswa melalui konseling pribadi dan berbagai psikologi terapan.
e. Memperbaiki kesehatan generasi muda, melalui latihan-latihan fisik.
f. Memproduksi warga negara yang patriotik.
g. Meningkatkan integrasi antar ras
h. Mebnyediakan hiburan bersama
i. Pembangunan karakter warga negara.

2.3. Lembaga/Institusi Ekonomi
Institusi ekonomi adalah lembaga sosial yang memenuhi tugas produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam masyarakat (Coulbun dkk, 1989: 419).
Secara umum ada dua jenis ekonomi:
a. Kapitalis
Bersumber pada liberalisme yang mengutamakan perekonomian swasta, mekanisme pasar dan sistem perdagangan bebas.
b. Sosialis
Pokok-pokok ajaran sosialisme dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut:
– Penghapusan dan pembatasan hak milik pribadi atas alat-alat produksi.
– Pengambilalihan semua atau sebagian alat-alat produksi.
– Pembagian kembali hak milik pribadi.
– Perlindungan terhadap kaum buruh.
– Perubahan struktur kekuasaan ekonomi.
– Perubahan struktur Kekuasaan Politik
– Perjuangan melawan hak-hak istimewa.

2.4. Lembaga/institusi Politik
Korblum (Sunarto 2004;76) mendefiniskan institusi politik sebagai perangkat kekuasaan dan wewenang.
Contoh dari institusi dibidang politik adalah:
– Lembaga Eksekutif
Adalah lembaga pelaksana undang-undang yang biasanya berupa presiden dan para mentrinya beserta birokrasi pemerintahan.
– Lembaga Legislatif
Lembaga pembuat undang-undang yang bisa berbentuk DPR,SENAT DPD atau DPRD di daerah otonom.
– Lembaga Yudikatif.
Lembaga Penegak undang-undang/hukum yang di indonesia berupa Mahkamah Agung, Lembaga-lembaga Peradilan bawahan MA dan MK.
Fungsi-fungsi Politik harus berjalan dalam sebuah negara yang meliputi:
a. Fungsi merumuskan kepentingan.
Yaitu fungsi yang menyusun dan mengungkapkan tuntutan Politik dalam suatu negara.
b. Fungsi Pemaduan Kepentingan.
Fungsi menyatukanpadukan tuntutan-tuntutan politik dari berbagai pihak dalam suatu negara dan meweujudkannya kedalam berbagai alternatif kebijakan.
c. Fungsi Pembuatan Kebijakan Umum.
Fungsi untuk mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan oleh partai-partai politik dan pihak lain.
d. Fungsi Penerapan Keijakan.
Fungsi melaksanakan berbagai macam kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
e. Fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan.
Fungsi menyelaraskan perilaku masyarakat dan pejabat publik yang menentang atau menyeleweng dari kebijakan publik.
f. Fungsi Komunikasi Politik
Proses penyampaian informasi mengenai politik dari masyarakat.
g. Fungsi Sosialisasi politik
Proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat.
h. Fungsi rekritmen politik.
Proses penyeleksi orang-oarng yang akan dipilih atau diangkat sebagai pejabat untuk jabatan-jabatan yang ada.

2.5. Institusi agama
Unsur-unsur dasar dijumpai pada agama adalah:
– Kepercayaan agama,
– Simbol agama,
– Praktik agama,
– Umat agama dan
– Pengalaman agama.
Dengan demikian agama menurut ilmu sosiologi adalah agama yang mencakup baik :
– Islam,
– Katholik,
– Protestan,
– Hindu dan
– Budha, juga
– Animisme,
– Totemisme,
– Konfusianisme,
– Judaisme,
– Teoisme dan sejenisnya.

Sumber : http://sicerdik.depdiknas.go.id

2 thoughts on “Pengertian Lembaga Sosial

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s